Sangsi bagi pelanggaran terhadap ketentuan Kartu Pass Jalan adalah hukuman dan denda sebesar 10 gulden. Peraturan ini sangat merepotkan oarang-orag Tionghoa untuk mengembangkan usaha terutama usaha perdagangan.
Sejak berdirinya Republik Tiongkok rupanya berpengaruh besar terhadap organisasi-organisasi Tionghoa yang awalnya hanya bergerak di bidang Sosial Budaya kemudian mulai beralih ke ranah Politik. Kemudian pemerintah Nederland Indie (Hindia Belanda) menggunakan cara pendekatan orang-orang Tionghoa terhadap warga pribumi (Bumiputra).
Pemerintah Nederland Indie (Hindia Belanda) mengangkat beberapa Kapitein der Chinesen (Opsir Tionghoa) yang setia pada pemerintah Nederland Indie (Hindia Belanda) untuk menjebatani pemerintah dengan komunitas Tionghoa. Kapitein der Chinesen untuk kota besar adalah Mayor dan untuk kota dengan komunitas Tionghoa lebih kecil disebut Letnan, dan mereka rata rata di angkat dari golongan Elite Tionghoa atau beberapa bahkan diangkat karena jasanya terhadap pemerintah dan masyarakat. Awal mulanya jabatan opsir Tionghoa dipilih oleh pemerintah, namun kemudian jabatan ini terlihat seakan-akan bisa di wariskan kepada keturunannya, karena beberapa kasus, jabatan itu di pangku oleh keturunannya.
Pada awalnya tugas Opsir Tionghoa adalah menjelaskan peraturan dan perundang-undangan kepada komunitas Tionghoa di wilayahnya namun di kemudian hari mereka diberi tugas tambahan sebagai penarik pajak untuk komunitasnya. Sebagai imbalannya Opsir Tionghoa tidak mendapat gaji dari pemerintah akan tetapi mereka mendapat keleluasaan dalam memonopoli beberapa komoditas dan produksi seperti garam, timah, dan pembuatan mata uang perak.
Pada tahun 1934 - 1935 pejabat opsir Tionghoa di karsidenan Banyumas diberhentikan dengan hormat karena jabatan ini di hapuskan oleh pemerintah Hindia Belanda.
Poerbolinggo
Sejak berdirinya Republik Tiongkok rupanya berpengaruh besar terhadap organisasi-organisasi Tionghoa yang awalnya hanya bergerak di bidang Sosial Budaya kemudian mulai beralih ke ranah Politik. Kemudian pemerintah Nederland Indie (Hindia Belanda) menggunakan cara pendekatan orang-orang Tionghoa terhadap warga pribumi (Bumiputra).
OPSIR TIONGHOA DI BANJOEMAS
Pemerintah Nederland Indie (Hindia Belanda) mengangkat beberapa Kapitein der Chinesen (Opsir Tionghoa) yang setia pada pemerintah Nederland Indie (Hindia Belanda) untuk menjebatani pemerintah dengan komunitas Tionghoa. Kapitein der Chinesen untuk kota besar adalah Mayor dan untuk kota dengan komunitas Tionghoa lebih kecil disebut Letnan, dan mereka rata rata di angkat dari golongan Elite Tionghoa atau beberapa bahkan diangkat karena jasanya terhadap pemerintah dan masyarakat. Awal mulanya jabatan opsir Tionghoa dipilih oleh pemerintah, namun kemudian jabatan ini terlihat seakan-akan bisa di wariskan kepada keturunannya, karena beberapa kasus, jabatan itu di pangku oleh keturunannya.
Pada awalnya tugas Opsir Tionghoa adalah menjelaskan peraturan dan perundang-undangan kepada komunitas Tionghoa di wilayahnya namun di kemudian hari mereka diberi tugas tambahan sebagai penarik pajak untuk komunitasnya. Sebagai imbalannya Opsir Tionghoa tidak mendapat gaji dari pemerintah akan tetapi mereka mendapat keleluasaan dalam memonopoli beberapa komoditas dan produksi seperti garam, timah, dan pembuatan mata uang perak.
Pada tahun 1934 - 1935 pejabat opsir Tionghoa di karsidenan Banyumas diberhentikan dengan hormat karena jabatan ini di hapuskan oleh pemerintah Hindia Belanda.
Poerbolinggo
2. Gan Thian Koeij(y)
0 comments
Post a Comment